Mempertahankan Kebijakan yang Baik dan Menagih Komitmen Kementerian Kehutanan Dan Kementerian Lingkungan Hidup yang Baru

Dalam momentum transisi pemerintahan dan komitmen global terhadap perubahan iklim, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu negara kunci dalam agenda penyelamatan lingkungan hidup. Pada forum internasional seperti COP29, pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen mulai dari pengembangan energi terbarukan, carbon capture and storage, reforestasi, hingga ketahanan pangan berkelanjutan.

Namun, komitmen tersebut tidak lahir dari ruang kosong. Selama satu dekade terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di era Presiden Joko Widodo, pemerintah telah membangun fondasi kebijakan yang cukup komprehensif dalam sektor lingkungan dan kehutanan.

Kajian yang dilakukan oleh Paradigma menginventarisasi dan menganalisis regulasi yang diterbitkan dalam periode tersebut. Dari total lebih dari 1.000 peraturan yang terdokumentasi, sebanyak 147 regulasi publik dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam sepuluh kategori utama, mulai dari pemulihan hutan, perlindungan masyarakat, pengendalian perubahan iklim, hingga pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya alam.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengembangkan pendekatan kebijakan yang relatif menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada aspek ekologis seperti rehabilitasi hutan, konservasi, dan pengendalian kebakaran lahan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi melalui perhutanan sosial, perlindungan masyarakat adat, serta pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Di sisi lain, penguatan instrumen hukum dan pengawasan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan dan akuntabilitas.

Dengan terbentuknya struktur baru pemerintahan melalui pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, tantangan ke depan tidak lagi terletak pada perumusan kebijakan, melainkan pada konsistensi implementasi, penguatan sinergi antar lembaga, serta keberanian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.