Kajian ini disusun untuk menelaah kesenjangan (gap analysis) antara kebijakan nasional dan daerah dalam implementasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Lanskap Semenanjung Kampar–Kerumutan, Provinsi Riau. Kajian ini berangkat dari pentingnya lanskap Semenanjung Kampar-Kerumutan sebagai salah satu bentang alam rawa gambut terbesar dan paling strategis di Sumatera dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia.
Secara spasial, Lanskap Semenanjung Kampar–Kerumutan berkontribusi sekitar 1,59 juta hektar atau hampir 28% dari total target aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 Provinsi Riau. Kontribusi terbesar berasal dari aksi pengelolaan tata air gambut, pencegahan deforestasi gambut, restorasi gambut, serta perlindungan areal bernilai konservasi tinggi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan FOLU Net Sink 2030 di Riau sangat ditentukan oleh efektivitas pengelolaan lanskap ini.
Melalui analisis spasial, kebijakan, dan data tutupan lahan terkini, kajian ini mengungkap masih adanya ketidaksinkronan antara rencana aksi FOLU Net Sink dengan kondisi biofisik, status kawasan, perizinan, dan dinamika penggunaan lahan di tingkat tapak. Lanskap ini menghadapi tekanan serius berupa deforestasi historis, ekspansi perkebunan dan hutan tanaman industri, degradasi gambut, kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatnya konflik satwa-manusia, khususnya dengan spesies kunci seperti Harimau Sumatera.
Di sisi lain, kajian ini juga menegaskan bahwa Lanskap Semenanjung Kampar–Kerumutan masih menyimpan potensi ekologis yang sangat tinggi, baik sebagai penyerap karbon, habitat keanekaragaman hayati penting, maupun penyangga sistem hidrologi gambut. Kawasan konservasi, hutan rawa gambut yang tersisa, serta wilayah desa di dalam dan sekitar lanskap merupakan elemen kunci yang perlu diperkuat dalam skema implementasi FOLU Net Sink 2030.
Temuan kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan FOLU Net Sink 2030 tidak cukup hanya bergantung pada penetapan target luasan aksi mitigasi, tetapi memerlukan penguatan tata kelola lanskap, penajaman kebijakan lintas sektor, penataan perizinan, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan perlunya pendekatan lanskap terpadu sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di Provinsi Riau, khususnya di Semenanjung Kampar–Kerumutan.
Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil dalam memperkuat implementasi FOLU Net Sink 2030 yang adil, berbasis sains, dan berkelanjutan di tingkat subnasional.
