Pekanbaru, 12 Februari 2026 — Paradigma secara resmi meluncurkan hasil riset Model Koridor Harimau Sumatera Terintegrasi FOLU Net Sink 2030 di Lanskap Kerumutan. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk mengurai konflik manusia–satwa sekaligus mendorong pemulihan hutan melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi multipihak, sejalan dengan agenda nasional FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Riau.
Bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, peluncuran tersebut ditandai dengan penyelenggaraan kegiatan diseminasi hasil riset kepada publik guna mendorong terciptanya kesepahaman bersama baik itu dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media dalam mewujudkan pengelolaan lanskap yang ramah satwa, ramah manusia, dan berkelanjutan.
Lanskap Kerumutan merupakan bentang alam hutan rawa gambut seluas ±1,3 juta hektar yang dikelola secara multikelola—mulai dari kawasan konservasi, perhutanan sosial, hutan tanaman, hingga perkebunan. Tekanan akibat fragmentasi habitat, perubahan tutupan lahan, dan aktivitas manusia telah meningkatkan risiko konflik manusia–harimau. Dalam lima tahun terakhir, tercatat 22 kasus konflik di lanskap ini yang berdampak pada keselamatan manusia, kerugian ekonomi, dan tekanan psikologis masyarakat.
Fragmentasi habitat akibat perubahan tutupan lahan, aktivitas ekstraktif, serta ekspansi perkebunan dan hutan tanaman industri telah menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan ekosistem di Provinsi Riau. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), yang kini semakin sering berinteraksi dengan ruang hidup manusia.
Direktur Paradigma, Riko Kurniawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa riset ini dirancang untuk menjawab dua krisis sekaligus: krisis ekologis dan konflik manusia–satwa.
“FOLU Net Sink 2030 kami pandang bukan sekadar target penurunan emisi, tetapi kerangka pemulihan lanskap yang nyata, terukur, dan berkeadilan. Model koridor ini menghubungkan fragmen hutan penting agar harimau memiliki ruang jelajah yang aman dan konflik dapat dicegah sejak dari hulunya. Paradigma menyadari bahwa pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil harus keluar dari pendekatan sektoral. Tanpa kolaborasi, komitmen FOLU Net Sink 2030 berisiko berhenti sebagai dokumen kebijakan tanpa dampak nyata. Melalui model koridor ini, kita berikhtiar agar harimau memiliki ruang untuk bermain dan berkembang biak tanpa harus berhadapan langsung dengan manusia,” ujar Riko.
Senada dengan itu, Asisten III Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan, A.P., M.Si, mewakili Gubernur Riau, menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap inisiatif yang mensinergikan pembangunan daerah dengan kelestarian lingkungan.
“Lanskap ini bukan hanya ruang ekologi, tetapi juga ruang penghidupan masyarakat. Konflik manusia dan satwa serta kebakaran hutan masih terjadi. Kami berharap model koridor ini tidak hanya menyelamatkan satu satwa kunci, tetapi juga menjaga alam secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Riau memiliki visi Riau Berbudaya Melayu dan Ekologis, yang menempatkan aspek lingkungan sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah, termasuk melalui implementasi pembangunan rendah karbon dan program Green for Riau.
Puncak acara ditandai dengan arahan kunci (Keynote Speech) dari Menteri Kehutanan RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc.
“Saya berharap buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi menjadi pedoman aksi yang mengikat kita semua untuk bergerak dari diseminasi menuju implementasi. Pengelolaan hutan Indonesia harus bisa ramah satwa, ramah manusia, dan ramah lingkungan seraya berkontribusi pada agenda FOLU Net Sink 2030,” ujar Dirjen KSDAE saat membacakan pesan Menteri Kehutanan.
Dalam arahannya, Prof. Satyawan menegaskan tiga hal utama yang harus segera dilakukan pasca-peluncuran buku ini:
- Menerjemahkan model kajian menjadi rencana kerja implementatif di lapangan.
- Konsistensi dalam pencegahan perburuan liar dan pemulihan habitat.
- Kolaborasi aktif antara pemegang konsesi (swasta), pemerintah, dan masyarakat.
Sesi dilanjutkan dengan peluncuran buku melalui pembubuhan tanda tangan dan pemberian buku secara simbolis kepada para tamu undangan dan narasumber. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang diawali pemaparan hasil riset oleh Ketua Tim Riset, Dr. Ir. Defri Yoza, M.Si.
”Hasil rumusan Model Koridor Harimau Sumatera menjadi langkah strategis pemulihan konektivitas habitat melalui pendekatan restorasi ekosistem. Model ini dirancang untuk menghubungkan fragmen-fragmen hutan penting melalui koridor sepanjang 34,13 kilometer dengan luas 3.445,61 hektar, yang tersebar dalam 15 klaster koridor di Lanskap Kerumutan. Koridor dirancang mengikuti bentang alam alami seperti sungai, menjauhi permukiman, serta menggunakan desain vegetasi berlapis guna mendukung pergerakan satwa dan menjaga ketersediaan mangsa” ujarnya.
Koridor yang hendak dipulihkan menggunakan pendekatan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Provinsi Riau, khususnya pada RO 2 (pencegahan deforestasi gambut), RO 9 (pengelolaan tata air gambut), RO 10 (restorasi gambut), dan RO 11 (perlindungan areal bernilai konservasi tinggi).
Melanjutkan diseminasi, M. Syarif Hidayat, Forestry Sustainability–HSE Head APP Sinar Mas, memaparkan pengelolaan satwa kunci prioritas di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) APP Forestry Riau.
Dalam paparannya, APP mengakui bahwa tantangan konservasi di Lanskap Kerumutan masih besar, mulai dari degradasi gambut, fragmentasi habitat, tingginya konflik manusia–harimau, hingga ancaman jerat dan keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, APP menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menjaga konektivitas koridor harimau di lanskap yang bersifat mosaik, yang terdiri dari hutan tanaman industri, perkebunan, kawasan konservasi, dan wilayah kelola masyarakat.
Melalui pendekatan konsesi ramah satwa, APP juga menegaskan kesiapan sektor swasta untuk menjadi bagian dari solusi dalam pemulihan Lanskap Kerumutan. Upaya perlindungan satwa liar, pengelolaan habitat, dan dukungan terhadap Model Koridor Harimau Sumatera diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap penurunan konflik manusia–satwa serta pencapaian target FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Riau.
Sementara itu, Kepala Balai Besar KSDA Riau, yang diwakili oleh Kepala Bidang Teknis, Ujang Holisudin, S.Hut, menekankan bahwa secara regulasi Indonesia telah memiliki landasan yang kuat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta kebijakan yang mewajibkan perlindungan satwa liar di dalam areal perizinan berusaha.
“Sesuai mandat UU 32 Tahun 2024, konservasi kini tidak hanya berfokus di dalam kawasan suaka alam, tetapi juga mencakup areal preservasi di luar kawasan hutan negara. Model koridor di Lanskap Kerumutan ini sangat relevan dengan semangat undang-undang baru tersebut, yaitu memastikan keberlanjutan ekosistem melalui perlindungan spesies dan habitatnya secara terintegrasi. Areal preservasi dapat berupa koridor ekologis, daerah penyangga kawasan konservasi, areal bernilai konservasi tinggi, hingga wilayah kelola masyarakat dan perlindungan kearifan lokal,” ujar Ujang.
Ia menambahkan bahwa pemerintah mendorong penguatan kolaborasi hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil sebagai kerangka kerja bersama dalam upaya konservasi harimau sumatera. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keterpaduan kebijakan, pengelolaan lanskap yang berkelanjutan, peningkatan peran serta masyarakat, serta dukungan pengetahuan, pendanaan, dan pengawasan publik secara berkelanjutan.
Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif dengan para peserta diskusi dari berbagai unsur. Melalui diseminasi model koridor harimau sumatera ini, Paradigma mendorong agar hasil riset dan pemodelan koridor dapat ditindaklanjuti dalam bentuk arahan kebijakan, perencanaan tata ruang, serta pengelolaan lanskap terpadu, sehingga perlindungan harimau sumatera dapat berjalan seiring dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
